Dilansir dari Antara Kalbar, Komoditas karet di Kalimantan barat masih menyisakan persoalan mulai dari mutu, panjangnya rantai pasar serta lainnya yang berakibat pada rendahnya harga, sehingga perlunya solusi terutama dari sisi perbaikan tata niaga dan hal itu butuh dukungan daerah.
Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan bahwa dibutuhkan perbaikan tata niaga karet dari hulu ke hilir dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, salah satunya dengan mendorong lahirnya badan usaha yang berfungsi menjalankan tugas sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar atau UPPB.
Heronimus Hero menjelaskan bahwa UPPB berfungsi sebagai badan usaha resmi yang menjalankan fungsi transparan, kendali mutu, serta margin yang pantas, dalam tata niaga karet, dari petani hingga ke pabrik.
Unit itu menjalankan fungsi transparansi, sehingga menekan persaingan harga yang tidak transparan dari keberadaan perantara yang menjadi hambatan pekebun mengakses informasi harga karet. Selain itu, unit ini juga akan punya peran untuk melakukan kontrol terhadap mutu karet petani. Dengan begitu, pada akhirnya mereka akan mendapatkan harga dengan margin yang pantas.
Saat ini harga karet di tingkat petani di Kalbar di kisaran Rp7.000 – Rp8.000 per kilogram. Hal itu masih menjadi keluhan petani karena telah berlangsung sejak lama.